mengatakan dengan bertambahnya usia, ukuran keberhasilan tidak hanya dengan
memperoleh penghargaan dan seremonial, namun yang terpenting adalah
memperoleh kepercayaan publik dan memperoleh legitimasi masyarakat.
“Tentunya hal ini ditandai dengan meningkatnya berbagai pemberitaan positif serta
menurunnya public complaint dan pemberitaan negatif yang menerpa Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Rakhmat Renaldy di Lapangan Kanwil Kemenkumham Aceh.
Selain itu, menjalani dinamika usia yang ke-77 ini, besar harapan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja dengan baik dengan didasari tata nilai PASTI dan BerAKHLAK.
“Bekerjalah dengan ikhlas, tanpa pamrih serta tanpa cela, berikanlah pengabdian
yang terbaik bagi Masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM, Bangsa dan
Negara tercinta,” sambung Kadiv Administrasi tersebut.
Upacara dan tasyakuran dalam rangka hari ulang tahun Kementerian Hukum dan
HAM ini dihadiri oleh para pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, Kepala UPT
di wilayah Banda Aceh/Aceh Besar, dan seluruh pegawai kantor wilayah. Selain itu hadir pula sejumlah unsur Forkopimda, Para kepala Dinas dan SKPD Provinsi Aceh,
dan sejumlah tamu penting lainnya.
Rangkaian kegiatan HDKD ke 77 Seperti yang diketahui, rangkaian semarak HDKD Ke-77 telah berlangsung mulai
tanggal 15 Juli hingga 19 Agustus 2022 baik di unit pusat maupun pada kantor
wilayah. Berbagai kegiatan lainnya mulai dari seminar nasional, bakti sosial,
kegiatan pelayanan publik, hingga perlombaan yang berkaitan dengan olahraga dan
kesenian akan dilaksanakan. Puncaknya dilaksanakan pada hari ini dengan upacara
dan syukuran Hari Dharma Karya Dhika ke-77 Tahun 2022.
Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh pun telah dilaksanakan penyerahan
paket bantuan ke Desa Lamteuba, kegiatan donor darah, layanan dan penyuluhan
hukum gratis di 3 desa di Banda Aceh, aksi bersih Taman makam pahlawan, hingga
kegiatan perlombaan olahraga dan seni.
Seperti yang diketahui, hari ini adalah pertama kalinya Kementerian Hukum dan
HAM merayakan ulang tahunnya di tanggal 19 Agustus, yang semula pada tanggal 30 Oktober.
Penetapan tanggal ini merupakan hasil pengkajian, penelusuran
sejarah, dan bukti-bukti autentik, serta hasil wawancara dengan sesepuh dan para
pakar hukum pada tahun 2021 lalu.
“yang tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan Hari Lahir
Kemenkumham tersebut dilakukan semata-mata untuk meluruskan dan
mengembalikan substansi Hari Lahir Kemenkumham RI pada sejarah yang benar,”
ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya.(rel/muazzir)
