Portalssi, Banda Aceh : Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mendorong seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk segera mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerah masing-masing. Langkah ini bertujuan agar aktivitas tambang rakyat berjalan legal, aman, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik, menjelaskan surat resmi dari Gubernur Aceh telah dikirim ke pemerintah kabupaten/kota. Usulan tersebut nantinya diteruskan ke Pemerintah Aceh dan disampaikan ke Badan Geologi untuk survei potensi dan cadangan tambang.
Percepatan WPR penting agar aktivitas tambang rakyat bisa legal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dan usaha pertambangan memberikan manfaat nyata,” ujar Taufik.
Beberapa daerah, termasuk Aceh Barat, sudah menyampaikan usulan. Setelah ditetapkan sebagai WPR, wilayah tambang akan dikembalikan ke Pemerintah Aceh untuk ditunjuk pengelolanya, melalui koperasi atau lembaga resmi lainnya.
Sebagian besar tambang rakyat di Aceh berupa tambang emas. Meskipun tidak ada batas waktu pengajuan, Pemerintah Aceh terus mendorong kabupaten/kota agar segera menyampaikan lokasi tambang rakyat yang menjadi prioritas.
“Harapannya, aktivitas tambang rakyat bisa legal, masyarakat terlindungi, dan ekonomi daerah meningkat secara signifikan,” jelas Taufik.
Selain itu, Pemerintah Aceh telah mengajukan rancangan qanun pertambangan ke DPR Aceh. Proses penyusunan qanun tidak menghambat percepatan penetapan WPR karena keduanya bisa berjalan bersamaan, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah bisa segera merasakan manfaat legalisasi tambang rakyat.
Dengan percepatan WPR, diharapkan tambang rakyat menjadi sumber pendapatan legal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalkan konflik atau pelanggaran hukum. Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya melalui regulasi jelas, pengawasan ketat, dan pemberdayaan lokal untuk keberlanjutan sektor pertambangan rakyat. (**)
