Iklan

terkini

‎Ketua MPU Aceh Usul Revisi Qanun Jinayat Dimulai Awal 2027, MPU Diberi Ruang Berfatwa

Chaidir
21 November 2026, 9:05:00 AM WIB Last Updated 2026-11-21T02:05:27Z

‎
‎‎Portalssi, Banda Acèh : Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, mendorong agar revisi Qanun Hukum Jinayat mulai dibahas pada awal 2027. Ia juga mengusulkan agar MPU diberi ruang mengeluarkan fatwa untuk merespons persoalan-persoalan yang belum terakomodasi dalam aturan tersebut.
‎
‎Gagasan itu disampaikan Faisal Ali, yang akrab disapa Lem Faisal, dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Menurut Lem Faisal, regulasi yang disusun manusia memiliki keterbatasan dan perlu dievaluasi seiring perkembangan masyarakat. Persoalan baru yang belum terakomodasi dalam qanun, kata dia, harus menjadi bahan pembahasan untuk menyempurnakan aturan hukum yang berlaku di Aceh.
‎
‎Ia mencontohkan pengalaman MPU dalam merespons perkembangan praktik perjudian daring melalui fatwa. Pengalaman tersebut, menurutnya, dapat menjadi pertimbangan untuk membangun mekanisme agar persoalan-persoalan baru juga bisa dikaji melalui pandangan keulamaan.
‎
‎Dengan demikian, MPU diharapkan memiliki ruang untuk memberikan pandangan keagamaan terhadap persoalan yang belum diatur secara memadai dalam Qanun Jinayat.
‎
‎Meski demikian, fatwa keagamaan dan ketentuan pidana memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. Fatwa tidak dengan sendirinya dapat menjadi dasar pemidanaan. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan pemberian sanksinya tetap harus melalui aturan hukum yang berlaku.
‎
‎Dorongan revisi tersebut juga tidak terlepas dari polemik penanganan perkara yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh. Kasus ini memunculkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai penerapan Qanun Jinayat dan batas pengaturan terhadap perbuatan yang belum secara jelas diakomodasi dalam ketentuan yang berlaku.
‎
‎Lem Faisal mengingatkan agar polemik tersebut disikapi secara jernih. Ia meminta masyarakat melakukan tabayyun dengan memahami keseluruhan proses penanganan perkara sebelum menyimpulkan atau menyalahkan aparat penegak hukum.
‎
‎“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” kata Lem Faisal.
‎
‎Ia menilai aparat yang telah menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur patut dihormati. Namun, menurutnya, persoalan tersebut juga harus dilihat dari kecukupan aturan yang menjadi landasan penegakan hukum.
‎
‎Bagi Lem Faisal, penyempurnaan Qanun Jinayat tidak semestinya hanya menjadi respons terhadap satu perkara yang sedang menjadi perhatian publik. Revisi diperlukan agar regulasi Syariat Islam di Aceh mampu mengikuti perkembangan persoalan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.
‎
‎Ia berharap FGD tersebut menghasilkan masukan konstruktif bagi penyempurnaan qanun, sehingga pembahasannya dapat mulai dilakukan pada awal 2027.(**)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • ‎Ketua MPU Aceh Usul Revisi Qanun Jinayat Dimulai Awal 2027, MPU Diberi Ruang Berfatwa

Terkini