Banda Aceh : Rombongan Pengurus Wilayah (PW) Dewan Dakwah Sumatera Utara (Sumut) mengunjungi Markaz Dewan Dakwah Aceh di Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Selasa (11/05/2022).
Rombongan yang berjumlah lima orang itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Sumut, H Chairul Azhar, MSi, Ketua Muslimat, Prof Dr dr Arlinda Sari dan tiga pengurus lainnya.
Kehadiran rombongan tersebut disambut oleh Sekretaris Majelis Syura, Said Azhar SAg, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Zulfikar SE, MSi, Wakil Ketua Umum, Rahmadon Tosari, PhD dan Dr Ridwan Nurdin, MSi. Ikut mendampingi Direktur Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh, Dr Abizal M Yati Lc, MA, perwakilan Muslimat Dewan Dawah Aceh dan Ketua Forum Dakwah Perbatasan (FDP), dr Nurkhalis SpJP, FIHA.
“Pertemuan dua Pimpinan Wilayah Dewan Dakwah yang bertetanggaan provinsi tersebut bertujuan memperkuat silaturrahmi kedua organisasi Islam ini dan untuk membangun sinergi dakwah. Selain itu saling memaparkan dan memperkenalkan program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan,” kata Zulfikar.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat untuk melakukan dakwah kolaboratif dalam beberapa isu, di antaranya menjaga wilayah perbatasan dari pendangkalan akidah, kerjasama rekruitmen mahasiswa ADI dan kolaborasi penempatan dai. Selain itu, akan menggelar jambore alumni ADI dan kegiatan bersama safari dakwah perbatasan atau bulan bakti Dewan Dakwah.
Ketua Umum Dewan Dakwah Sumut, H Chairul Azhar, MSi menambahkan pertemuan itu juga membahas isu-isu aktual tentang problematika dakwah di kedua provinsi tersebut, diantaranya proses pengkaderan dai secara formal melalui ADI dan STID (Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah) Mohammad Natsir yang membutuhkan waktu lama, yaitu lima tahun lebih.
“Sementara kebutuhan dai di lapangan sangatlah mendesak. Bahkan, beberapa desa di pedalaman Sumatera Utara yang tidak jadi shalat jum’at, apabila dai tidak hadir di desa tersebut,” kata Chairul Azhar.
Ketua FDP, dr Nurkhalis mengungkapkan kendala lainnya adalah militansi seorang dai juga bermasalah. FDP yang membuka lowongan dai untuk dakwah di perbatasan dengan mukafaah yang cukup, fasilitas transportasi (disediakan sepeda motor) tapi tidak banyak yang siap bertugas di daerah-daerah terpencil.
Sekretaris Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Said Azhar SAg mengatakan, untuk mengatasi semua persoalan tersebut Dewan Dakwah, melalui Pengurus Pusat akan melakukan program peningkatan kapasitas dai secara non formal selama 30-40 hari.
Menurutnya program tersebut seperti short course atau semacam program Lemhanas. Untuk mengikuti program tersebut diharapkan para peserta punya kemampuan dasar sebagai dai, sehingga yang perlu diperkuat hanya beberapa hal saja seperti akidah dan ideologi, pemikiran Islam, wawasan geopolitik dan perkembangan dakwah dunia (keragaman harakah dakwah).
“Juga manajemen, leadership Islam, kemampuan dakwah berbasis IT, medsos, serta komitmen dai untuk berdakwah,” kata Said Azhar.
Pertemuan diakhiri dengan makan siang bersama, penyerahan cenderamata, dan kesepakatan kunjungan silaturrahim balasan Dewan Dakwah Aceh ke Sumatera Utara pada akhir bulan Mei tahun ini. (Smh/Rel)
