Portalssi,Banda Aceh : Pj Gubernur Aceh, meminta seluruh kepala SKPA yang ada menjaga sikronisasi antara 'Judul Besar' dengan substansinya. Sehingga mampu memerankan dalam kewenangan di wilayahnya dalam pandangannya terhadap percepatan pembangunan yang ada.
Hal tersebut disampaikan tim kerja Pj Gubernur Aceh, Prof Dr Mukhlis Yunus, SE MS, merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi USK, di Banda Aceh, Selasa, (2/8/2022)
Ia menyebut bahwa dalam hal penanganan kemiskinan, Pj Gubernur berharap agar seluruh kepala SKPA mampu mendongkrak kelambanan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Aceh
Pj Gubernur, juga meminta kepada seluruh SKPA agar bisa menghendel APBN untuk Aceh sesuai tupoksi melalui kementerian masing masing kepada pemerintah pusat untuk bisa menyediakan terhadap anggaran yang dibutuhkan.
Menurutnya, dengan singkatnya masa jabatannya, maka Pj Gubernur memberikan kesempatan kepada seluruh kepala SKPA masing masing untuk bisa bertemu langsung kementerian di Jakarta dengan mempersiapkan segala program yang ada.
"Jadi Silahkan jalan, yakinkan kementerian sampaikan persoalan ril yang sedang dihadapi sesuai dengan tupoksi," ujarnya.
Artinya, ia menyebut untuk kegiatan pertumbuhan ekonomi SKPA agar mampu memetakan kerja/ plan yang dibutuhkan.
Sebagaimana beberapa waktu yang lalu, ketika Pj Gubernur ke Jakarta, seperti halnya dibidang pertanian.
Dimana, secara pencermatan, Aceh sempat mengalami penurunan angka kemiskinan, semisal hingga capai 0,9 pesen.
"Nah, yang beliau pertanyakan apakah penurunan itu sudah di desaign ataukah turun sendiri karena faktor eksternal," katanya.
Jangan jangan, sebutnya lagi hanya karena faktor menyenangkan, lalu itu menganggapnya sebuah keberhasilan dalam penanganan kemiskinan.
Ia mencontohkan, seperti ayam bertelur dengan sendirinya tanpa dilakukan pemeliharaan. Artinya, dalam hal ini harus adanya faktor eksternalitas yang menjadi penyebab mengapa terjadinya penurunan.
Oleh karenanya Pj Gubernur Aceh meminta menginvestigasi masalah secara ril dan dilakukan intervensi instrumen terhadap keterbukaan.
Semisal dulunya kita persial, dimana BPS dan instansi lainnya bekerja secara sendiri-sendiri, namun sekarang diminta seluruh kepala SKPA yang ada harus sinergisitas dalam segala sektor pembangunan.
"Ibarat dulu katanya, sakitnya di kepala obatnya di kaki. Artinya berapapun biaya yang sudah dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan apa yang telah diberikan dan hal seperti itu yang sekarang harus dihindari," terangnya.
Pj Gubernur meminta seluruh kepala SKPA untuk mencermati sektor sektor bidang apa saja yang perlu di inprove
kepada tim kerja Pj Gubernur Aceh.
Karena katanya lagi, suka tidak suka tugas Pj Gubernur seluruh Indonesia sekarang ini adalah merampungkan target-target atau capaian-capaian visi-misi yang belum sempat terealisir sampai dengan Tahun 2023.
"Sekarang Pj Gubernur tengah membenahi dan melihat apa yang menjadi prioritas, terhadap apa apa saja yang mesti dipercepat dengan terus melakukan evaluasi," ucapnya.
Kemudian, tambahnya lagi dalam hal mempercepat proses pembangunan prekonomian masyarakat dalam hal meretas kemiskinan, ia menyebut bahwa Pj Gubernur akan memilih instrumen-instrumen yang mampu menggetarkan ekonomi masyarakat untuk mampu melakukan pengurangan kemiskinan.
"Fokus sekarang Pj Gubernur Aceh adalah terhadap instrumen-instrumen yang mampu memperbaiki keadaan ekonomi," paparnya.
Menurutnya, ada dua sisi kemungkinan mengatasi kemiskinan, baik dalam melihatnya dalam kemungkinan kemungkinan dilakukan secara langsung inprove sesegera mungkin dan ada juga kemungkinan kemungkinan di inprove dengan cara yang bersifat berkesinambungan.
"Jangan kasih kopi tapi bagaimana membuka warung kopi. Dan semuanya ini sudah di pilah pilah. Artinya tim kerja Pj Gubernur Aceh juga harus memberikan suport yang maksimum," ucapnya.
Selain itu, Pj Gubernur juga telah mengintruksikan seluruh kepala SKPA termasuk memanggil seluruh kepala Bappeda berikut instansi yang terkait untuk menyampaikan ulang terhadap by name by address. Dimana variabel variabel yang bisa meningkatkan untuk memutarkan yang menjadi aspek mengurangi fungsionalitas untuk dapat mendiskusikannya secara bersama-sama.(Dir/Hend)
