Portalssi, Aceh Besar : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Besar, Nabhani, S.I.Kom., yang akrab disapa Pak Bhen, mendorong Dinas Pertanian Aceh Besar agar segera mengusulkan program rehabilitasi dua bendungan penting—Seuneubok dan Krueng Jreu—kepada kementerian terkait di Jakarta, supaya dapat diprioritaskan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026.
Menurut Pak Bhen, kondisi dua bendungan tersebut saat ini sangat memprihatinkan dan berdampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian di sejumlah kawasan. Kerusakan fisik, sedimentasi, dan saluran irigasi yang tak lagi optimal menyebabkan pasokan air ke sawah-sawah warga menjadi tidak stabil. Hal ini dinilainya sebagai hambatan serius bagi peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani dalam menjaga program Ketahanan pangan Bapak Presiden prabowo subianto
"Melalui kesempatan ini, kami minta Dinas Pertanian Aceh Besar segera menyusun proposal dan kajian teknis lengkap untuk diajukan ke Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Ini agar rehabilitasi dua bendungan tersebut bisa masuk dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2026," ujar Pak Bhen, Sabtu (24/5/2025).
Ia menekankan bahwa persoalan irigasi bukan hanya soal infrastruktur, melainkan menyangkut langsung keberlangsungan hidup ribuan petani serta ketahanan pangan daerah. Jika sistem pengairan dibenahi, maka petani akan mampu meningkatkan frekuensi dan kualitas panen, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap perekonomian lokal.
"Ketika irigasi lancar, petani bisa panen tiga kali. Tapi kalau bendungan rusak dan air tersumbat, petani hanya bisa panen satu kali atau malah gagal. Ini soal kesejahteraan, dan negara harus hadir," tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa usulan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sektor pertanian harus mendapat dukungan serius, termasuk melalui rehabilitasi infrastruktur dasar seperti bendungan dan saluran irigasi, demi menjamin keberlanjutan produksi pangan dalam negeri.
"Melalui mekanisme APBN dan dukungan Kementerian Pertanian serta Kementerian PUPR, kami berharap usulan ini segera masuk dalam program prioritas nasional. Ini demi sejahteranya para pemakai air di Aceh Besar dalam rangka menuju Indonesia Emas," pungkas Pak Bhen. (**)
