Portalssi, Banda Aceh : Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, yang digelar pada Rabu (9/7) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.
Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir; anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh; unsur Forkopimda Aceh; Plt Sekda Aceh; para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh; kepala SKPA; rektor perguruan tinggi; tokoh masyarakat; dan alim ulama.
kabupaten/kota di Aceh yang dinilai masih bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan belanja pegawai yang cukup tinggi. Ia menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus ditransformasikan dari peran penopang menjadi akselerator. Ia menekankan perlunya efisiensi belanja rutin, serta memfokuskan pada proyek-proyek terobosan bagi pertumbuhan riil. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dipercepat dengan beberapa kebijakan utama, yaitu percepatan eksploitasi blok migas di Selat Malaka; revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun melalui hilirisasi migas dan CCS (Carbon Capture and Storage); revitalisasi KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan globally connected; pengembangan kepariwisataan berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar; serta peningkatan produktivitas kopi Gayo serta komoditas tanaman pangan potensial (padi, jagung, cokelat, kelapa, peternakan, dan hortikultura), guna mendukung pencapaian swasembada pangan dan pelaksanaan MBG. (**)
