Portassi, Banda Aceh : Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menggambarkan masih banyaknya kendala di wilayah pelosok Aceh enam bulan pasca bencana banjir dan longsor di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan pascabencana di Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, pada Selasa (9/6/2026).
Persoalan utama yang disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mualem itu adalah sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Menurutnya, masih banyak sawah yang belum bisa digunakan, begitupun dengan jaringan irigasi dan jembatan.
“Yang paling mendesak adalah masalah sawah yang belum dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” katanya.
Menurut Mualem kondisi sungai di Aceh juga menjadi persoalan paling mendesak karena berdampak langsung pada risiko banjir dan kehidupan sekitar masyarakat aliran sungai.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
“InsyaAllah kita bekerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganannya sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar pria yang akrab disapa Mualem itu.
Sementara Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap memperhatikan pusat guna menstabilkan kondisi perekonomian Aceh.
Wagub Fadhlullah juga memaparkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga kini mencapai 45 persen. Ia berharap semua bupati wali kota terus memacu realisasi anggaran tersebut.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” ujar Wagub.
Dari pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya sudah kembali berfungsi secara normal.
Tito juga menekankan adanya sejumlah indikator pemulihan lintas sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Ia juga menyetujui komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema dua persen mulai tahun mendatang, guna mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh.
“Oleh karena itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat segera digunakan dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkas Tito.
Rakor ini juga menghadirkan Wakil 18 Bupati/Wali Kota terdampak bencana dan PIC Kementerian/Lembaga. (**)
